Undang-Undang Dasar Aset Digital Korea Selatan sudah hampir selesai, menurut Lee Eog-weon, ketua Financial Services Commission. Nampaknya, perdebatan tentang pajak aset kripto di negara tersebut semakin memanas.
Hasil keputusan ini akan menentukan bagaimana exchange, penerbit stablecoin, dan investor beroperasi di salah satu pasar aset kripto paling sibuk di Asia.
Apa Saja yang Dicakup Undang-Undang Dasar Aset Digital
Undang-Undang Dasar Aset Digital adalah kerangka hukum yang diusulkan Korea Selatan untuk aset kripto. Aturan ini akan menetapkan dasar hukum tentang bagaimana pasar berjalan.
Pada praktiknya, aturan ini akan memberikan panduan hukum yang lebih jelas bagi exchange dan penerbit token.
Lee menyampaikan dalam rapat parlemen pada hari Kamis bahwa pembahasan hampir selesai. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mendorong agar rancangan undang-undang segera diajukan.
Disponsori
Disponsori
Usulan aturan ini akan mengatur beberapa poin penting berikut:
- Persyaratan lisensi untuk exchange aset kripto.
- Aturan untuk penerbitan stablecoin.
- Definisi hukum yang lebih jelas untuk aset digital.
namun, laporan tersebut tidak merinci syarat modal atau aturan cadangan untuk penerbit stablecoin. Karena konsultasi masih berjalan di tahap akhir, rincian ini masih bisa berubah sebelum RUU diajukan ke Majelis Nasional.
Bagi para investor, kerangka hukum yang jelas bisa mengurangi ketidakpastian hukum saat trading maupun menyimpan aset digital. Ini juga dapat mempermudah perusahaan dalam merancang produk baru.
Akankah Korea Selatan Menunda Pajak Aset Kripto Lagi？
Pajak aset kripto dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027. Otoritas sudah menundanya tiga kali karena alasan keadilan dan kesiapan infrastruktur.
Sementara itu, tekanan publik terus meningkat. Petisi pada bulan Mei yang meminta pembatalan pajak mencapai 53.809 tanda tangan, sehingga memicu peninjauan legislatif. Ditambah lagi, pada bulan Agustus, petisi untuk penundaan selama dua tahun juga melewati batas yang sama pada pertengahan September.
Kim Min-seok, pemimpin Partai Demokrat yang berkuasa, menuturkan bahwa ia sedang mengkaji berbagai masukan terkait rencana pajak tersebut. Ia juga meminta peninjauan akhir yang menyeluruh. Komentarnya menandakan partai tersebut belum menentukan posisi akhir.
Lee juga menyampaikan bahwa pajak aset kripto seharusnya mempertimbangkan berbagai situasi. Perdebatan ini menyoroti masalah waktu pelaksanaan, sebab beberapa anggota dewan khawatir pajak bisa diterapkan sebelum kerangka dasar hukum disahkan.
Saat ini, National Tax Service berencana untuk merampungkan draf pemberitahuan pajak mereka sebelum 30 Oktober. Setelah itu, review awal serta pemberitahuan kepada publik akan dilakukan pada bulan November. Jadwal ini membuat waktu menjadi sangat singkat jika para anggota dewan memutuskan menunda pajak tersebut lagi.