Presiden Trump sedang mempertimbangkan Jay Clayton, mantan ketua SEC yang menggugat Ripple, untuk menjadi AI czar di Gedung Putih.
Kemungkinan ini membuat beberapa bagian dari komunitas aset kripto merasa gelisah, karena mereka masih memperhatikan warisan regulasi Clayton dengan sangat cermat.
Apa Kata Laporan Tentang Clayton sebagai AI Czar？
CNN melaporkan bahwa Trump sedang aktif mencari kandidat untuk mengisi posisi AI czar dalam beberapa hari ke depan. Clayton saat ini menjabat sebagai Direktur Badan Intelijen Nasional, yang mengawasi 18 lembaga intelijen.
Ketika ditanya soal posisi tersebut, Trump menyebut Clayton “orang baik” dan mengatakan bahwa menempatkannya di posisi itu “adalah ide yang bagus.”
President Trump is expected to name his intelligence chief, Jay Clayton, as the White House's new AI czar.
Clayton already oversees 18 intelligence agencies and is expected to keep that post, folding AI policy into the spy portfolio.
The choice breaks with David Sacks, the…
Disponsori
Disponsori
Clayton sudah memperlihatkan pendekatannya dalam pengawasan AI saat sidang konfirmasi di bulan Juli lalu untuk jabatan intelijen. Ia berpendapat bahwa AI perlu ditangani dengan hati-hati karena membawa peluang sekaligus risiko.
Mantan AI czar, David Sacks, mengundurkan diri dari posisi tersebut pada bulan Maret. Statusnya sebagai pegawai pemerintah telah habis masa berlakunya, sehingga posisi itu kosong selama beberapa bulan sementara Trump terus mencari pengganti.
Tidak ada jadwal resmi yang diumumkan secara publik untuk pengumuman penerus barunya.
Mengapa Gugatan Clayton Terhadap Ripple Masih Penting？
Clayton memimpin SEC saat menggugat Ripple pada Desember 2020. SEC menuduh Ripple telah mengumpulkan US$1,3 miliar melalui penjualan sekuritas tanpa izin sejak tahun 2013.
Seorang hakim kemudian memutuskan bahwa penjualan institusional langsung senilai US$728,9 juta termasuk dalam kategori penawaran tanpa izin.
Penjualan XRP lainnya, termasuk perdagangan programatik, tidak termasuk dalam kategori tersebut.
SEC charges Ripple and two executives with conducting $1.3 billion unregistered securities offering
Kasus tersebut berakhir pada Agustus 2025 dengan denda sebesar US$125 juta. Jumlah ini jauh di bawah tuntutan awal SEC yang mencapai sekitar US$2 miliar dari Ripple.
Perintah tetap (permanent injunction) masih membatasi cara Ripple menjual XRP ke institusi di AS, meskipun proses hukum telah selesai.
Gugatan tersebut juga menyebabkan XRP delisting dari exchange besar selama dua setengah tahun. Hal ini membuat peluncuran XRP ke exchange-traded fund (ETF) spot tertunda hingga November 2025, jauh setelah Bitcoin dan Ethereum lebih dahulu menarik permintaan institusi.
Pendukung aset kripto khawatir Clayton bisa membawa sikap tegas serupa ke dalam regulasi AI di posisinya yang berikutnya. Tapi, sekarang belum jelas apakah kehati-hatian itu akan diterapkan pada kebijakan AI. Belum ada bukti aturan aset kripto akan makin ketat di bawah pengawasannya.