Pasar aset kripto kembali mendapat perhatian serius dari regulator Indonesia. Kali ini, sorotan bukan hanya tertuju pada pergerakan harga Bitcoin, Ethereum, atau berbagai altcoin yang naik turun dalam hitungan menit.
Ada persoalan lain yang jauh lebih mendasar: bagaimana jika aset kripto milik nasabah tiba-tiba hilang ketika disimpan di platform perdagangan？
Pertanyaan tersebut bukan sekadar kekhawatiran berlebihan. Risiko peretasan, kebocoran akses, hingga gangguan sistem keamanan digital masih menjadi tantangan besar bagi industri kripto global. Bahkan, platform perdagangan berskala internasional sekalipun tidak sepenuhnya kebal terhadap ancaman tersebut.
Menanggapi persoalan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia kembali menegaskan kewajiban para pedagang (platform perdagangan) aset kripto untuk menjaga keamanan sekaligus bertanggung jawab apabila aset digital konsumen yang berada dalam penyimpanan mereka mengalami kehilangan.
Pernyataan tersebut disampaikan OJK pada 5 November 2026, menyusul perhatian publik terhadap insiden keamanan siber yang melibatkan Binance dan potensi dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.
Menariknya, OJK tidak hanya berbicara mengenai tanggung jawab pedagang. Regulator juga menyoroti aturan pembagian penyimpanan aset, kewajiban penggunaan cold storage, serta tanggung jawab pengelola tempat penyimpanan aset digital.
Lantas, seberapa besar tanggung jawab platform kripto ketika aset nasabah hilang？ Apakah konsumen memiliki dasar perlindungan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban？ Berikut rangkaian informasi berdasarkan pernyataan terbaru OJK.
OJK: Pedagang Kripto Tidak Bisa Lepas Tangan Jika Aset Nasabah Hilang
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Adi Budiarso, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK.
Dalam konferensi pers daring pada Kamis, 5 November 2026, Adi menjelaskan bahwa pedagang (platform perdagangan) aset kripto mempunyai kewajiban untuk mempertahankan keamanan aset keuangan digital milik konsumen yang disimpan melalui layanan mereka.
Artinya, tanggung jawab platform perdagangan tidak berhenti ketika transaksi jual beli berhasil dilakukan. Ada kewajiban lain yang harus dipenuhi, terutama berkaitan dengan keamanan aset yang dipercayakan oleh pelanggan.
OJK menegaskan bahwa pedagang wajib menjaga keamanan dan bertanggung jawab apabila aset keuangan digital konsumen yang disimpan oleh pedagang tersebut mengalami kehilangan.
Pernyataan ini menjadi perhatian tersendiri bagi industri kripto Indonesia. Sebab, selama ini banyak pengguna lebih sibuk memperhatikan spread, biaya transaksi, pilihan koin, hingga kemudahan melakukan deposit dan penarikan.
Padahal, ada satu hal yang tidak kalah penting: siapa yang bertanggung jawab ketika aset yang disimpan di platform justru tidak lagi bisa diakses atau benar-benar hilang？
Kalau dipikir-pikir, kepercayaan terhadap platform kripto memang tidak cukup dibangun melalui aplikasi yang terlihat modern atau promosi biaya transaksi murah. Kemampuan menjaga aset pelanggan justru menjadi salah satu fondasi utama bisnis tersebut.
OJK tampaknya ingin memastikan bahwa pedagang tidak hanya menikmati keuntungan dari aktivitas perdagangan, tetapi juga menjalankan kewajiban perlindungan terhadap konsumen.
POJK 27 Tahun 2024 Menjadi Dasar Hukum Tanggung Jawab Pedagang Kripto
Penegasan OJK tersebut bukan muncul tanpa landasan hukum. Adi Budiarso merujuk pada Pasal 91 Ayat (1) Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto.
Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025.
Dengan adanya landasan regulasi tersebut, kewajiban menjaga keamanan aset konsumen bukan sekadar imbauan atau standar pelayanan yang boleh dijalankan sesuai keinginan masing-masing pedagang.
Ada ketentuan yang secara khusus mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital.
Hal ini cukup penting, mengingat industri kripto mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan sejumlah produk keuangan konvensional.
Transaksi berlangsung melalui sistem elektronik, aset tersimpan dalam mekanisme digital, sementara ancaman terhadap keamanan dapat muncul dari berbagai arah. Mulai dari pembobolan sistem, pencurian kredensial, penyalahgunaan akses internal, hingga kelemahan pengawasan teknologi informasi.
Dengan demikian, pengawasan terhadap pedagang kripto tidak cukup hanya menilai kelancaran transaksi. Sistem penyimpanan, pengendalian akses, dan prosedur pengamanan juga menjadi bagian yang harus diperhatikan.
Bagi konsumen, keberadaan aturan ini memberikan kepastian bahwa keamanan aset bukan sepenuhnya menjadi urusan pribadi pengguna.
Namun, perlu dipahami bahwa pernyataan OJK mengenai tanggung jawab pedagang tidak otomatis berarti setiap kehilangan aset akan menghasilkan penggantian dengan nominal dan mekanisme yang sama. Penyelesaian kerugian tetap harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan, penyebab kehilangan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Maksimal 30% Aset Konsumen Boleh Disimpan Sendiri oleh Pedagang
Salah satu bagian paling menarik dari penjelasan OJK adalah ketentuan mengenai pembagian penyimpanan aset digital konsumen.
Regulator tidak membiarkan pedagang menyimpan seluruh aset pelanggan secara bebas di dalam sistem internal mereka. Ada pembatasan khusus yang harus dipatuhi.
Berdasarkan penjelasan Adi Budiarso, pedagang hanya diperbolehkan menyimpan maksimal 30% dari total aset keuangan digital milik konsumen yang dipercayakan kepada mereka.
Sementara itu, sisa aset lainnya harus ditempatkan pada pengelola tempat penyimpanan atau kustodian.
Ketentuan ini mempunyai tujuan yang cukup jelas, yaitu mengurangi konsentrasi risiko penyimpanan aset pada satu pihak.
Bayangkan jika seluruh aset pelanggan ditempatkan dalam satu sistem penyimpanan yang sama. Ketika terjadi pembobolan atau gangguan keamanan serius, dampaknya berpotensi menjangkau sebagian besar aset yang dikelola platform tersebut.
Dengan pembagian penyimpanan, risiko diharapkan dapat dikendalikan dengan lebih baik.
Berikut gambaran pembagian penyimpanan berdasarkan ketentuan yang dijelaskan OJK:
| Mekanisme penyimpanan | Ketentuan |
| Aset yang boleh disimpan sendiri oleh pedagang | Maksimal 30% |
| Aset yang harus ditempatkan pada pengelola penyimpanan atau kustodian | Sisanya, minimal 70% |
Perlu digarisbawahi, angka 30% dan 70% tersebut mengacu pada pembagian antara penyimpanan oleh pedagang dan pengelola penyimpanan. Ketentuan ini bukan berarti 70% aset konsumen otomatis bebas dari risiko kehilangan.
Sebab, kustodian juga memiliki tanggung jawab keamanan tersendiri.
Cold Storage Minimal 70%, Hot Storage Maksimal 30%
Selain membatasi jumlah aset yang boleh disimpan sendiri oleh pedagang, OJK juga mengatur mekanisme penyimpanan berdasarkan tingkat keterhubungan sistem dengan internet.
Ketentuan yang dijelaskan Adi Budiarso menetapkan bahwa setidaknya 70% aset yang disimpan oleh pedagang harus ditempatkan dalam penyimpanan offline atau cold storage.
Sementara itu, maksimal 30% diperbolehkan berada dalam penyimpanan online atau hot storage.
Perbandingan mekanisme penyimpanan aset kripto
Cold Storage
70%
Minimal 70% dari aset yang disimpan oleh pedagang harus berada dalam penyimpanan offline.
Hot Storage
30%
Maksimal 30% boleh ditempatkan dalam penyimpanan online.
Persentase dihitung dari aset yang disimpan sendiri oleh pedagang, bukan dari keseluruhan aset konsumen.
Mengapa aturan ini cukup penting？
Cold storage merupakan mekanisme penyimpanan aset kripto yang tidak terus-menerus terhubung dengan internet. Karena tidak memiliki koneksi online aktif seperti hot wallet, metode ini dapat mengurangi paparan terhadap sejumlah ancaman peretasan jarak jauh.
Sebaliknya, hot storage lebih mudah digunakan untuk kebutuhan transaksi sehari-hari karena terhubung dengan sistem online.
Keduanya mempunyai fungsi masing-masing. Pedagang tetap membutuhkan likuiditas untuk memenuhi aktivitas perdagangan konsumen, tetapi penyimpanan seluruh aset dalam sistem online tentu dapat meningkatkan paparan risiko keamanan.
Melalui ketentuan tersebut, OJK berupaya mendorong keseimbangan antara kebutuhan operasional platform dan perlindungan aset pelanggan.
Bagi industri kripto, aturan ini juga berarti bahwa pengelolaan aset tidak bisa hanya mengandalkan kemudahan transaksi. Infrastruktur penyimpanan harus dirancang dengan standar keamanan yang memadai.
Bukan Hanya Pedagang, Kustodian Juga Wajib Bertanggung Jawab
Ada satu bagian lain dari pernyataan OJK yang tidak kalah menarik.
Regulator juga menegaskan bahwa pengelola tempat penyimpanan aset digital atau kustodian memiliki kewajiban menjaga keamanan dan bertanggung jawab apabila aset yang mereka simpan mengalami kehilangan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 92 Ayat (2) POJK Nomor 27 Tahun 2024.
Dengan kata lain, kewajiban perlindungan tidak hanya dibebankan kepada pedagang kripto yang berhadapan langsung dengan konsumen.
Pihak yang menerima tanggung jawab penyimpanan aset juga harus menjalankan kewajibannya.
Hal ini menjadi penting karena sebagian aset konsumen memang ditempatkan di luar penyimpanan langsung pedagang.
Jika terjadi kehilangan pada aset yang berada dalam pengelolaan kustodian, pihak pengelola penyimpanan juga tidak bisa begitu saja mengabaikan tanggung jawabnya.
Namun, penyelesaian kerugian tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Adi Budiarso menjelaskan bahwa bentuk dan mekanisme penyelesaian kehilangan aset harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan, penyebab terjadinya kehilangan, serta ketentuan yang berlaku.
Jadi, jangan langsung menyimpulkan bahwa setiap kasus kehilangan aset otomatis diselesaikan dengan pengembalian dana tunai dalam jumlah yang sama.
Faktor penyebab kejadian dan hasil pemeriksaan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penyelesaiannya.
Insiden Keamanan Binance Ikut Menjadi Sorotan OJK
Penegasan OJK mengenai tanggung jawab pedagang kripto muncul ketika industri aset digital global kembali menghadapi perhatian terhadap persoalan keamanan siber.
Dalam pemberitaan ANTARA pada 6 November 2026, disebutkan bahwa OJK menyampaikan pernyataan tersebut di tengah perhatian terhadap insiden keamanan siber yang melibatkan Binance dan potensi dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.
Binance sendiri merupakan salah satu nama besar dalam industri perdagangan aset kripto internasional.
Keterlibatan platform besar dalam perhatian terhadap insiden keamanan siber tentu membuat persoalan ini semakin relevan. Sebab, jika risiko keamanan masih menjadi tantangan bagi pemain besar, platform lainnya juga perlu melakukan evaluasi serius terhadap sistem perlindungan mereka.
Meski demikian, ada hal yang perlu diperjelas.
Pemberitaan ANTARA tersebut tidak menguraikan secara terperinci kronologi insiden Binance, jumlah aset yang terdampak, nilai kerugian, ataupun jumlah konsumen yang mengalami kerugian.
Karena itu, tidak tepat jika langsung menyimpulkan bahwa insiden tersebut menyebabkan kehilangan aset nasabah dalam jumlah tertentu atau bahwa Binance telah dinyatakan bersalah oleh OJK.
Fokus pernyataan regulator lebih diarahkan pada pelajaran yang harus diambil industri perdagangan aset kripto.
Menurut Adi Budiarso, insiden keamanan siber tersebut menjadi pengingat bagi penyelenggara perdagangan aset kripto untuk terus memperkuat tata kelola teknologi informasi.
Ada empat area yang secara khusus disorot:
- Tata kelola teknologi informasi: Pedagang harus memastikan infrastruktur teknologi yang digunakan memiliki pengelolaan dan standar keamanan yang memadai.
- Pengendalian akses: Pembatasan akses terhadap sistem dan aset digital perlu diperkuat agar tidak mudah disalahgunakan.
- Kompetensi sumber daya manusia: Kualitas tenaga kerja yang menangani keamanan dan teknologi informasi harus terus ditingkatkan.
- Pengawasan internal: Pengawasan terhadap aktivitas operasional dan keamanan sistem harus berjalan secara konsisten.
Adi juga menegaskan bahwa risiko keamanan siber merupakan tantangan global.
Pernyataan tersebut cukup masuk akal. Ancaman digital tidak mengenal batas negara. Platform yang beroperasi di satu wilayah bisa saja menghadapi serangan dari pelaku yang berada di belahan dunia lain.
Itulah sebabnya, penguatan keamanan tidak bisa hanya dilakukan ketika sebuah insiden sudah terjadi.
Bagaimana Jika Aset Kripto Nasabah Benar-Benar Hilang？
Pernyataan OJK tentu menimbulkan pertanyaan lanjutan di kalangan pengguna: bagaimana jika suatu hari aset kripto yang disimpan di platform benar-benar hilang？
Berdasarkan penjelasan regulator, pedagang dan pengelola penyimpanan mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap kehilangan aset yang berada dalam pengelolaan mereka.
Namun, proses penyelesaian kerugian tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan klaim sepihak.
Ada beberapa hal yang perlu diperiksa, seperti penyebab kehilangan, hasil pemeriksaan terhadap sistem penyimpanan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tersebut.
Misalnya, kehilangan terjadi akibat gangguan keamanan pada sistem pedagang. Situasinya tentu perlu diperiksa berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab pihak tersebut.
Begitu juga jika aset yang hilang ternyata berada dalam pengelolaan kustodian. Tanggung jawab pengelola penyimpanan harus ikut diperiksa.
Hal yang tidak kalah penting adalah membedakan kehilangan aset akibat gangguan sistem platform dengan kerugian karena perubahan harga pasar.
Keduanya merupakan persoalan berbeda.
Jika nilai Bitcoin turun 20% akibat volatilitas pasar, hal tersebut tidak otomatis termasuk kehilangan aset akibat pelanggaran keamanan penyimpanan. Sebaliknya, apabila aset digital benar-benar hilang akibat insiden keamanan, persoalannya berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan aset.
Bagi konsumen yang menghadapi persoalan semacam ini, dokumentasi transaksi, riwayat saldo, bukti komunikasi dengan platform, dan informasi mengenai kejadian dapat membantu proses pemeriksaan.
Yang jelas, mekanisme penyelesaian harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, bukan sekadar janji pengembalian dana tanpa kejelasan.
Apakah Aturan Baru Ini Bisa Mengembalikan Kepercayaan Investor Kripto？
Sebenarnya, persoalan kepercayaan merupakan salah satu tantangan terbesar bagi industri aset kripto.
Banyak orang tertarik memasuki pasar ini karena peluang keuntungan yang terlihat menjanjikan. Namun, pengalaman mengenai peretasan, kehilangan akses akun, hingga ketidakjelasan tanggung jawab platform bisa membuat calon investor berpikir ulang.
Di sinilah ketegasan regulator mempunyai peran penting.
Ketika pedagang diwajibkan menjaga keamanan aset konsumen, menyimpan sebagian besar aset melalui mekanisme offline, dan melibatkan kustodian untuk penyimpanan lainnya, terdapat standar perlindungan yang lebih jelas untuk diawasi.
Namun, regulasi saja tidak cukup.
Pedagang harus benar-benar menerapkan ketentuan tersebut dalam kegiatan operasional sehari-hari. Pengawasan internal juga perlu berjalan efektif, bukan hanya menjadi dokumen formalitas untuk memenuhi persyaratan regulator.
Bagi konsumen, aturan ini bisa menjadi salah satu dasar untuk menilai keseriusan platform dalam menjalankan kewajibannya.
Satu hal yang menurut saya cukup menarik adalah perubahan sudut pandang yang ingin didorong OJK. Keamanan aset bukan lagi sekadar fitur tambahan yang digunakan untuk menarik pelanggan, melainkan tanggung jawab yang melekat pada kegiatan usaha perdagangan aset digital.
Kalau industri mampu menjalankan kewajiban tersebut secara konsisten, kepercayaan masyarakat tentu memiliki peluang untuk tumbuh lebih kuat.
Tetapi, hasil akhirnya tetap bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.
Kesimpulan: OJK Pertegas Perlindungan Aset, Pedagang Kripto Wajib Siap Bertanggung Jawab
Pernyataan OJK pada November 2026 memberikan sinyal tegas kepada industri perdagangan aset kripto Indonesia.
Pedagang tidak boleh mengabaikan keamanan aset digital konsumen yang dipercayakan kepada mereka. Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) POJK 27/2024 sebagaimana diubah melalui POJK 23/2025 menjadi landasan kewajiban tersebut.
Selain itu, OJK menetapkan ketentuan pembagian penyimpanan aset, yaitu maksimal 30% boleh disimpan sendiri oleh pedagang, sedangkan sisanya harus ditempatkan pada pengelola penyimpanan atau kustodian.
Untuk aset yang disimpan sendiri oleh pedagang, minimal 70% wajib menggunakan cold storage dan maksimal 30% dapat ditempatkan pada hot storage.
Kustodian pun tidak terlepas dari kewajiban menjaga keamanan dan bertanggung jawab apabila aset yang dikelolanya hilang.
Perhatian OJK terhadap insiden keamanan siber yang melibatkan Binance juga menjadi pengingat bahwa ancaman digital merupakan persoalan serius bagi seluruh industri, termasuk perusahaan dengan skala internasional.
Pada akhirnya, konsumen tidak hanya membutuhkan platform yang menawarkan banyak pilihan aset, biaya transaksi kompetitif, dan kemudahan deposit maupun withdrawal.
Mereka juga membutuhkan jaminan bahwa aset yang dipercayakan kepada pedagang dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Sebab, dalam bisnis kripto, kehilangan kepercayaan pelanggan terkadang bisa menjadi kerugian yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan aset digital.