Pada 15 September, Senat AS melakukan pemungutan suara 49 banding 50 tentang apakah mereka akan mulai membahas CLARITY Act, yakni rancangan undang-undang struktur pasar yang selama lebih dari satu tahun telah dinegosiasi oleh industri aset kripto.
RUU itu butuh enam puluh suara. Tidak satu pun anggota Demokrat yang setuju, dan penolakan tersebut lebih terkait dengan asosiasi industri ini, bukan isi teksnya.
Di Washington, Industri Kripto Sudah Paham Cara Membuat Politisi Mendengar
Apa yang terjadi setelahnya justru lebih mengungkap dibanding hasil voting itu sendiri. Tak lama berselang, Fairshake mengumumkan akan mengeluarkan US$30 juta untuk melawan pencalonan Sherrod Brown pada pemilihan Senat di Ohio.
Fairshake adalah super PAC, yakni komite yang menurut hukum AS boleh mengeluarkan dana tak terbatas untuk mendukung atau menentang kandidat. Mayoritas dananya berasal dari Coinbase, Ripple, serta Andreessen Horowitz.
Pada waktu yang hampir bersamaan, Stand With Crypto — kelompok advokasi yang diluncurkan Coinbase di 2023 untuk menilai posisi anggota Kongres terhadap aset kripto dan menggerakkan pemilih berdasarkan hal tersebut — memberikan peringatan bahwa senator yang memblokir RUU ini bisa menerima konsekuensinya di pemilihan pada 3 November.
Banyak orang di industri kita merasa tak nyaman soal ini. Saya menduga cara ini akan berhasil.
Politisi Amerika belajar pada tahun 2024, setelah Fairshake menghabiskan sekitar US$40 juta untuk membantu mengalahkan Brown pada percobaan pertama, bahwa isu kripto kini hadir dengan anggaran besar.
Sebuah survei Politico musim semi ini menemukan hanya 3% warga AS yang mengenal nama Fairshake, namun ini justru menunjukkan siapa audiens utamanya: anggota Kongres, yang sangat mengetahuinya.
Di Argentina, Satu Skandal Kripto Lebih Didengar Dibanding Jutaan Pengguna
Di Amerika Latin belum ada yang sebanding, dan menurut saya uang bukan alasan utamanya.
Beberapa waktu lalu saya bersama rekan industri datang ke Kongres Argentina untuk membahas asimetri pajak dengan sejumlah senator dan anggota dewan. Isunya sangat teknis, biasanya pertemuan seperti ini selesai hanya dengan penasihat yang mencatat.
Nyatanya, yang mereka ingin bicarakan hanyalah soal LIBRA, token yang Presiden Milei bagikan di X pada Februari 2025 dan ambruk dalam hitungan jam.
Inilah yang terjadi saat legislator memandang suatu industri hanya dari sudut skandal, bukan dari suara konstituennya. Padahal, di Argentina, para konstituennya memang ada.
Menurut salah satu laporan industri, sekitar 12,4% populasi menggunakan aplikasi kripto setiap bulan di 2025 — persentase tertinggi di kawasan, atau sekitar satu dari delapan warga Argentina.
Kelompok sebesar itu biasanya pasti jadi bidikan para politisi, namun mereka tetap tak terlihat oleh para pembuat aturan. Sebagian besarnya karena kita pun belum pernah menunjukkan secara nyata siapa mereka.
Pilpres Sengit di Brasil Menguak Peluang yang Terlewatkan
Brasil menghadirkan ujian baru untuk argumen ini. Di 25 Oktober, Luiz Inácio Lula da Silva memenangkan putaran kedua Pilpres melawan Flávio Bolsonaro dengan 51,8% suara sah, sementara Bolsonaro hanya 48,2%, sehingga Lula mengamankan masa jabatan keempatnya.
Hasil itu membalik hasil putaran pertama pada 4 Oktober, saat Bolsonaro unggul 47,03% atas Lula yang meraih 45,16%.
Ajang pemilu yang berbalik seperti ini dan hanya terpaut beberapa persen adalah kondisi di mana kelompok pemilih yang terorganisir bisa benar-benar membuat perbedaan. Di Brasil, seperti halnya di Argentina, para pengguna kripto harian belum tampil secara kolektif.
Kekuatan Politik Kripto yang Belum Dimaksimalkan
Meniru Fairshake jelas tidak bisa dan juga kurang tepat di sini, mengingat aturan pembiayaan kampanye dan budaya politik di kawasan. Tapi, ada dua langkah penting dari strategi Amerika yang bisa diterapkan di sini.
Kamar-kamar industri sebaiknya tidak hanya menjadi perantara teknis, tapi juga mulai membuat catatan publik berbasis data tentang bagaimana setiap legislator bersikap dan berbicara soal aset digital — mirip seperti Stand With Crypto menilai anggota Kongres.
Selain itu, platform-platform juga harus menampilkan angka-angka nyata. Exchange tahu secara agregat berapa banyak pengguna mereka yang tinggal di setiap provinsi, berapa orang menerima pembayaran dalam stablecoin, serta berapa yang memilih menabung dengan dolar karena sistem perbankan lokal tak menawarkan pilihan lebih baik.
Masuk ke kantor senator dengan peta data provinsinya sendiri akan langsung mengubah arah pembicaraan.
Industri di wilayah ini sudah bertahun-tahun meminta tempat duduk di meja perundingan dengan regulator, dan di sebagian besar negara kini sudah mendapatkannya.
Tapi, yang masih kurang adalah cara membuat para legislator paham — sebelum skandal berikutnya mengambil alih — bahwa orang-orang yang memakai teknologi ini juga punya hak suara.