Pajak Kripto Tembus Rp2,18 Triliun ! Beda Exchange, Beda Tarif Pajak

Penerimaan Pajak Kripto Indonesia Makin Besar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui laporan penerimaan pajak ekonomi digital yang diumumkan pada 31 Oktober 2026 mencatat penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,18 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi penerimaan sampai dengan 30 September 2026, bukan data transaksi yang secara khusus dihitung hingga 31 Oktober.

Rinciannya terdiri dari:

• PPh Pasal 22: Rp1,30 triliun.
• PPN dalam negeri: Rp881,82 miliar.
• Total penerimaan: sekitar Rp2,18 triliun.

Jika melihat perjalanan penerimaan pajak kripto sejak 2022, kontribusinya memang mengalami perkembangan yang cukup menarik. Setoran tercatat sebesar Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, dan Rp796,74 miliar sepanjang 2025. Kemudian, penerimaan Januari–September 2026 mencapai Rp300,28 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi berbasis aset digital telah menjadi salah satu sumber penerimaan yang diperhitungkan pemerintah.

Menariknya, penerimaan pajak kripto bukan satu-satunya bagian dari pertumbuhan ekonomi digital. Dalam laporan yang sama, DJP mencatat total penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026.

Kontribusi terbesar berasal dari PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp45,21 triliun. Kemudian, pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp5,96 triliun, pajak fintech Rp5,40 triliun, dan pajak transaksi aset kripto Rp2,18 triliun.

Dengan kata lain, pemerintah semakin memperhatikan aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui sistem elektronik. Perdagangan kripto menjadi salah satu bagian dari perubahan tersebut.

Beda Exchange, Beda Tarif Pajak: 0,21% vs 1%

Nah, bagian ini yang paling menarik untuk para trader cryptocurrency.

Indonesia memiliki ketentuan tarif PPh Pasal 22 final yang berbeda berdasarkan penyelenggara platform perdagangan aset kripto yang digunakan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025.

Peraturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2025 dan menjadi dasar perubahan perlakuan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto.

Berikut perbandingan tarifnya:

Perbedaan tarif tersebut cukup signifikan. Tarif 1% hampir 4,76 kali lebih besar dibandingkan tarif 0,21%.

Namun, ada satu hal yang perlu diluruskan. Tarif 1% tidak semata-mata ditentukan oleh lokasi server atau merek exchange. Ketentuan PMK 50/2025 membedakan perlakuan berdasarkan status penyelenggara sebagai PAKD atau bukan PAKD dalam negeri.

Jadi, trader tidak cukup hanya melihat apakah sebuah platform merupakan perusahaan internasional atau memiliki banyak pengguna. Status dan struktur hukum penyelenggaranya juga perlu diperiksa.

Exchange Lokal Berizin PAKD: Tarif PPh 0,21%

PAKD merupakan singkatan dari Pedagang Aset Keuangan Digital.

Dalam sistem pengawasan Indonesia, PAKD adalah pelaku usaha yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Apabila transaksi penjualan aset kripto dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh PPMSE berstatus PAKD dalam negeri, penghasilan penjual dikenakan PPh Pasal 22 final sebesar 0,21% dari nilai transaksi.

Misalnya, seorang trader menjual Bitcoin dengan nilai transaksi Rp100 juta.

Perhitungannya:

Rp100.000.000 × 0,21% = Rp210.000.

Dengan demikian, PPh Pasal 22 final yang dipungut atas transaksi tersebut sebesar Rp210.000.

Ketentuan ini memberikan perlakuan pajak yang berbeda bagi transaksi yang dilakukan melalui penyelenggara PAKD dalam negeri.

Selain itu, PPh Pasal 22 tersebut pada prinsipnya dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penyelenggara yang memenuhi ketentuan sebagai pemungut pajak.

Platform Non-PAKD dan Exchange Asing: Tarif PPh 1%

Bagaimana dengan trader yang menggunakan platform di luar kategori PAKD dalam negeri？

PMK 50/2025 menetapkan tarif PPh Pasal 22 final sebesar 1% dari nilai transaksi aset kripto melalui sarana elektronik yang disediakan oleh PPMSE yang bukan merupakan PAKD dalam negeri.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang trader melakukan penjualan aset kripto senilai Rp100 juta melalui platform yang masuk kategori tersebut, perhitungannya menjadi:

Rp100.000.000 × 1% = Rp1.000.000.

Artinya, terdapat selisih Rp790.000 dibandingkan ilustrasi transaksi dengan nilai sama melalui PAKD dalam negeri.

Perlu dipahami bahwa platform luar negeri dapat memiliki mekanisme pemungutan pajak melalui penunjukan sebagai pemungut PPh Pasal 22. Jika platform terkait belum ditunjuk, kewajiban penyetoran pajak dapat berada pada penjual aset kripto sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadi, perbedaan tarif ini bukan sekadar persoalan biaya tambahan. Ada mekanisme administrasi dan kewajiban perpajakan yang juga harus diperhatikan.

Mengapa Pemerintah Menerapkan Dua Tarif Pajak Kripto？

Perbedaan tarif tersebut bukan muncul tanpa alasan.

Salah satu pertimbangan dalam PMK 50/2025 adalah adanya sejumlah platform perdagangan yang belum terdaftar atau belum beroperasi sebagai PAKD dalam negeri.

Pemerintah kemudian menetapkan perlakuan pajak berbeda untuk transaksi melalui penyelenggara PAKD dan penyelenggara non-PAKD dalam negeri.

Dari sisi kebijakan, skema tersebut juga dapat mendorong aktivitas perdagangan melalui penyelenggara yang telah memiliki izin dan berada dalam pengawasan regulator Indonesia.

Ada beberapa tujuan yang bisa dipahami dari pendekatan ini:

Pertama, memperkuat kepatuhan perpajakan.

Transaksi aset kripto memiliki karakteristik digital dan dapat berlangsung melalui berbagai platform. Perbedaan lokasi penyelenggara membuat pengawasan serta pemungutan pajak membutuhkan mekanisme yang lebih terstruktur.

Dengan adanya ketentuan tarif dan mekanisme pemungutan, pemerintah memiliki dasar untuk meningkatkan kepatuhan para pelaku transaksi.

Kedua, memberikan kepastian administrasi.

Melalui PAKD dalam negeri, mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh penyelenggara yang memenuhi persyaratan sebagai pemungut.

Hal ini dapat membantu trader dalam memahami komponen pajak yang dikenakan pada transaksi penjualan aset kripto.

Ketiga, memperkuat ekosistem perdagangan aset digital domestik.

Keberadaan exchange lokal yang berizin menjadi bagian dari pengembangan industri aset keuangan digital di Indonesia.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa status berizin bukan jaminan bahwa trader tidak akan mengalami kerugian atau bahwa harga aset kripto selalu bergerak sesuai harapan.

Izin dan pengawasan berkaitan dengan kepatuhan penyelenggara, sedangkan risiko perubahan harga tetap melekat pada aktivitas perdagangan aset digital.

PPN Kripto Rp881,82 Miliar, Apakah Trader Masih Dikenakan PPN？

Selain PPh Pasal 22 sebesar Rp1,30 triliun, laporan DJP juga mencatat penerimaan PPN dalam negeri dari transaksi aset kripto sebesar Rp881,82 miliar.

Bagi sebagian trader, angka tersebut mungkin menimbulkan pertanyaan: bukankah pemerintah sudah menghapus PPN atas transaksi jual beli kripto？

Benar. Ada perubahan ketentuan yang perlu dipahami.

Sebelum berlakunya PMK 50/2025, perdagangan aset kripto memiliki skema pengenaan PPh dan PPN. Namun, mulai 1 Agustus 2025, penyerahan aset kripto diperlakukan sebagai penyerahan yang tidak dikenai PPN karena aset kripto dipersamakan dengan surat berharga untuk tujuan perpajakan tersebut.

Dengan demikian, transaksi penjualan aset kripto tidak lagi dikenakan PPN seperti skema sebelumnya.

Lalu, mengapa penerimaan PPN domestik masih tercatat Rp881,82 miliar？

Jawabannya berkaitan dengan sifat data penerimaan kumulatif yang mencakup periode sebelum dan sesudah perubahan ketentuan perpajakan.

Angka tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai PPN yang masih dikenakan atas setiap transaksi jual beli kripto pada November 2026.

Selain perdagangan asetnya, aktivitas jasa dalam ekosistem kripto juga memiliki perlakuan pajak tersendiri. Misalnya, jasa penyediaan sarana elektronik oleh platform serta jasa verifikasi yang dilakukan penambang aset kripto tetap dapat memiliki kewajiban PPN dan PPh sesuai ketentuan.

Jadi, ada perbedaan antara pajak atas penyerahan aset kripto dan pajak atas jasa yang mendukung kegiatan perdagangan aset digital.

Bagi trader, memahami perbedaan ini cukup penting agar tidak salah mengartikan komponen pajak yang tercantum dalam laporan DJP.

Pajak Digital Mulai 9 November 2026, Apa Hubungannya dengan Industri Kripto？

Pembahasan pajak kripto juga berlangsung bersamaan dengan perhatian publik terhadap perluasan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri.

Pada 29 Oktober 2026, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan fintech, dan sejumlah platform digital dalam pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026.

Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah semua transaksi melalui bank, dompet digital, dan marketplace akan dikenakan pajak baru？

DJP memberikan klarifikasi bahwa kebijakan yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Sistem tersebut bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Tujuannya adalah memperkuat mekanisme pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak digital dari luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

Artinya, tidak semua transaksi perbankan otomatis dikenakan PPN.

Transfer antarbank, remitansi, dan pengiriman uang personal juga tidak otomatis menjadi objek PPN hanya karena sistem pemungutannya melibatkan bank atau penyedia jasa pembayaran.

Pada tahap awal, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut dalam mekanisme SPP-TDLN, yaitu:

• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
• PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
• PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Keterlibatan lembaga keuangan tersebut merupakan bagian dari mekanisme administrasi pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria.

Lantas, apakah kebijakan ini mengubah tarif pajak jual beli Bitcoin atau Ethereum？

Tidak secara langsung. SPP-TDLN dan PPh Pasal 22 final atas perdagangan aset kripto merupakan dua mekanisme perpajakan yang berbeda.

Trader sebaiknya tidak mencampuradukkan keduanya. Pajak transaksi kripto mengacu pada ketentuan khusus PMK 50/2025, sedangkan SPP-TDLN berhubungan dengan pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital luar negeri.

Kondisi Rupiah dan IHSG Menambah Perhatian terhadap Pasar Keuangan

Perkembangan perpajakan digital juga berlangsung ketika pasar keuangan Indonesia menghadapi dinamika tersendiri.

Laporan MacroHerald pada 9 November 2026 menyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di sekitar level 5.090 pada awal perdagangan. Di saat bersamaan, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp18.100 per dolar AS.

Sementara itu, laporan pasar dari InstaForex pada tanggal yang sama juga menggambarkan rupiah bergerak di sekitar Rp18.100 per dolar AS. Penguatan dolar AS, kenaikan harga minyak global, dan perkembangan ekspektasi kebijakan suku bunga Federal Reserve menjadi beberapa faktor yang mendapat perhatian pelaku pasar.

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa pelaku pasar Indonesia sedang menghadapi berbagai faktor ekonomi, mulai dari nilai tukar, kebijakan moneter, hingga perkembangan regulasi sektor keuangan.

Meski demikian, pergerakan IHSG dan rupiah tidak dapat dijadikan bukti langsung bahwa kenaikan atau penurunan harga aset kripto disebabkan oleh kebijakan pajak.

Pasar kripto mempunyai karakteristik tersendiri. Harga Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya dapat dipengaruhi oleh likuiditas global, sentimen investor, kebijakan bank sentral, perkembangan teknologi, serta berbagai faktor lainnya.

Namun, bagi trader Indonesia yang menggunakan rupiah untuk membeli atau menjual aset digital, perkembangan nilai tukar tetap layak diperhatikan. Perubahan kurs dapat memengaruhi nilai konversi aset yang diperdagangkan menggunakan mata uang asing.

Dengan kata lain, perencanaan transaksi tidak cukup hanya memperhitungkan pergerakan harga aset. Komponen biaya, pajak, dan nilai tukar juga perlu masuk dalam perhitungan.

Mengapa Status Legalitas Exchange Kripto Semakin Penting？

Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin lebih relevan bagi pengguna platform cryptocurrency: bagaimana cara mengetahui exchange yang digunakan sudah berizin atau belum？

Peralihan pengawasan aset keuangan digital dan aset kripto kepada OJK membuat pemeriksaan status penyelenggara menjadi salah satu langkah penting sebelum melakukan transaksi.

OJK telah menerbitkan whitelist atau daftar penyelenggara perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto yang berizin maupun terdaftar.

Daftar tersebut mencakup Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin dan Calon Pedagang Aset Keuangan Digital (CPAKD) terdaftar.

Keduanya tidak boleh dianggap memiliki status yang identik. PAKD telah memperoleh izin sebagai pedagang, sedangkan CPAKD merupakan entitas yang berada dalam kategori calon pedagang dan memiliki status terdaftar sesuai ketentuan OJK.

Karena itu, trader perlu membaca status setiap entitas dengan teliti.

Ada beberapa hal yang sebaiknya diperiksa sebelum membuka akun pada suatu exchange:

• Nama badan hukum perusahaan

Jangan hanya memeriksa nama merek atau aplikasi. Pastikan nama badan hukum yang menjalankan layanan sesuai dengan informasi resmi regulator.

• Status perizinan OJK

Periksa apakah perusahaan termasuk PAKD berizin atau masih berada dalam kategori calon pedagang.

• Kesesuaian domain dan aplikasi

Pastikan website maupun aplikasi yang digunakan benar-benar merupakan saluran resmi milik perusahaan yang tercantum dalam daftar regulator.

• Informasi operasional dan layanan

Pelajari ketentuan deposit, withdrawal, biaya transaksi, keamanan akun, serta layanan pengaduan konsumen.

• Riwayat dan transparansi perusahaan

Cari informasi mengenai operasional perusahaan, perubahan nama badan hukum, pemberitahuan regulator, dan pengalaman pengguna.

Pemeriksaan ini bukan formalitas semata. Di industri digital, nama merek yang mirip, website tiruan, dan aplikasi tidak resmi dapat menimbulkan risiko tersendiri bagi pengguna.

Exchange Berizin Bukan Berarti Bebas Risiko

Ada satu hal yang sering terlupakan ketika masyarakat membicarakan legalitas platform perdagangan.

Status berizin tidak sama dengan jaminan keuntungan.

Exchange yang telah mendapatkan izin tetap memiliki risiko operasional, risiko teknologi, risiko keamanan siber, dan kemungkinan gangguan layanan. Sementara itu, trader tetap menghadapi volatilitas harga aset kripto yang dapat berubah sangat cepat.

Karena itu, pemeriksaan legalitas sebaiknya menjadi langkah awal, bukan satu-satunya pertimbangan.

Trader juga perlu memahami apakah platform memiliki transparansi biaya, kebijakan penyimpanan aset, prosedur penarikan dana, dan mekanisme penanganan keluhan.

Perlu pula dibedakan antara izin perusahaan dan keamanan setiap produk yang diperdagangkan. Tidak semua aset kripto memiliki karakteristik, tingkat likuiditas, dan profil risiko yang sama.

Bahkan, aset yang diperdagangkan pada platform legal sekalipun dapat mengalami penurunan harga secara tajam.

Jadi, jangan sampai seseorang merasa seluruh aktivitas trading otomatis aman hanya karena menggunakan exchange yang tercantum dalam daftar regulator.

Bagaimana Cara Menghitung Pajak Kripto Sebelum Trading？

Untuk membantu memahami dampak perbedaan tarif, berikut simulasi sederhana berdasarkan nilai transaksi penjualan aset kripto.

Nilai transaksi	Tarif 0,21%	Tarif 1%
Rp10 juta	Rp21.000	Rp100.000
Rp50 juta	Rp105.000	Rp500.000
Rp100 juta	Rp210.000	Rp1 juta
Rp250 juta	Rp525.000	Rp2,5 juta
Rp500 juta	Rp1,05 juta	Rp5 juta
Rp1 miliar	Rp2,1 juta	Rp10 juta

Dari simulasi tersebut, terlihat bahwa perbedaan nominal pajak akan semakin besar ketika nilai transaksi meningkat.

Misalnya, seorang trader melakukan penjualan aset kripto senilai Rp500 juta. Perbedaan pajak antara tarif 0,21% dan 1% mencapai Rp3,95 juta.

Jumlah tersebut tentu dapat menjadi komponen yang perlu diperhitungkan ketika menyusun strategi pengelolaan biaya transaksi.

Namun, simulasi di atas hanya menggambarkan PPh Pasal 22 final berdasarkan nilai transaksi. Angka tersebut belum memasukkan spread, trading fee, biaya withdrawal, biaya jaringan blockchain, maupun biaya lain yang mungkin dikenakan platform.

Selain itu, pengenaan pajak harus mengikuti karakter transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Trader sebaiknya tidak menganggap simulasi tersebut sebagai perhitungan lengkap atas seluruh kewajiban pajak pribadi.

Kesimpulan: Jangan Hanya Membandingkan Biaya Trading, Periksa Juga Legalitas Exchange

Penerimaan pajak aset kripto sebesar Rp2,18 triliun menunjukkan bahwa perdagangan aset digital telah memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara. Bersamaan dengan itu, pemerintah terus memperkuat mekanisme pengawasan dan pemungutan pajak di sektor ekonomi digital.

Bagi trader, salah satu informasi yang paling perlu diperhatikan adalah perbedaan tarif PPh Pasal 22 final sebesar 0,21% untuk transaksi melalui PAKD dalam negeri dan 1% untuk transaksi melalui penyelenggara yang bukan PAKD dalam negeri.

Selisih tersebut cukup besar, terutama bagi pengguna yang melakukan transaksi dengan nominal tinggi atau frekuensi perdagangan yang intensif.

Tetapi, memilih exchange seharusnya tidak hanya berdasarkan tarif pajak paling rendah. Status perizinan, keamanan platform, transparansi perusahaan, layanan konsumen, dan kesesuaian dengan regulasi Indonesia juga perlu dipertimbangkan.

Btw, trader tidak harus menunggu munculnya masalah terlebih dahulu untuk memeriksa legalitas sebuah platform. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan sebelum melakukan deposit atau memindahkan aset dalam jumlah besar.

Ingin mengetahui apakah exchange kripto yang Anda gunakan sudah memiliki izin atau terdaftar di Indonesia？

Kunjungi Wikibit untuk memeriksa informasi perusahaan, status regulasi, profil platform, dan berbagai informasi terkait broker maupun penyelenggara perdagangan aset digital.

Pastikan Anda mengenali platform yang digunakan sebelum melakukan transaksi. Karena dalam dunia trading, memahami biaya itu penting, tetapi mengetahui kepada siapa Anda mempercayakan aset juga tidak kalah penting.

Catatan: Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan data dan ketentuan yang tersedia hingga November 2026. Angka penerimaan pajak merupakan data fiskal, sedangkan simulasi tarif merupakan ilustrasi edukasi. Artikel ini bukan saran investasi atau konsultasi perpajakan individual.