Agen AI sekarang sudah bisa membayar data, daya komputasi, dan pencarian web sendiri. Namun, hukum masih menganggap setiap transfer harus disetujui manusia. Celah ini kini menjadi inti perdebatan soal identitas agen AI.
Anggota Dewan Hukum & Regulasi BeInCrypto berpendapat bahwa blockchain bisa menutup celah tersebut.
Siapa yang Membayar Ketika Mesin yang Melakukan Pembayaran?
Market ini masih sangat baru. Laporan Intelligence dari BeInCrypto baru-baru ini mencatat 6,4 juta pembayaran x402 dalam 35 hari, umumnya berupa pembayaran kecil untuk data dan panggilan API.
Bank tetap merasa was-was. JPMorgan kini memblokir agen AI luar dari akun nasabah, dan CEO Jamie Dimon menyebut risiko agen nakal sebagai alasannya.

Pembayaran agen x402, 23 Juli–26 Agustus 2026. | Sumber: BeInCrypto Research
Hukum di AS belum memberikan panduan yang jelas. Electronic Fund Transfer Act masih mengatur transfer tidak sah. Kongres menulis undang-undang itu pada 1978 untuk dunia di mana manusia menyetujui setiap transaksi. Sementara itu, GENIUS Act mengatur penerbit stablecoin namun tidak menyebutkan soal agen yang membelanjakan stablecoin tersebut.
Akibatnya, belum ada yang bisa memastikan siapa yang harus membayar jika agen memesan tiket pesawat yang salah. Masalah ini adalah soal identitas agen AI sekaligus soal tanggung jawab hukum.
Mengapa Identitas Agen AI Membutuhkan Lapisan Blockchain
Vyara Savova, pakar kebijakan senior di European Crypto Initiative, memperkirakan kebanyakan orang nanti akan memakai agen AI untuk tugas rutinitas yang melibatkan pembayaran. Menurutnya, blockchain bisa menggabungkan semua hal yang selama ini kurang dari agen tersebut.
“Jadi kita punya sistem pembayaran, sistem identifikasi, pada dasarnya semua lapisan kepercayaan dalam satu paket, yang bisa sangat membantu menyelesaikan masalah ini,” terang Savova.
Pengacara Anja Blaj Zajc menolak anggapan bahwa pengguna harus memilih antara privasi dan akuntabilitas. Ia berpandangan, zero-knowledge (ZK) proof menghapus dilema itu. ZK proof dapat membuktikan suatu fakta tanpa membuka data yang mendasarinya.
“Kamu akan memiliki ZK proof yang menunjukkan bahwa memang ada manusia di balik agen tersebut, dan ada pihak yang bertanggung jawab atas agen itu,” jelas Blaj Zajc.
Poin tersebut memiliki kekuatan hukum. Hukum tanggung jawab butuh sosok yang bisa dimintai pertanggungjawaban, sedangkan wallet anonim tidak menyediakannya. Kredensial ZK dapat menghubungkan agen ke pemilik yang bertanggung jawab tanpa mengekspos identitasnya ke tiap merchant.

Sepuluh sumber berbayar paling sering dipanggil di katalog x402, 16 Agustus–15 September 2026. | Sumber: BeInCrypto ResearchTransparansi Sudah Jadi Aturan Hukum di Eropa
Lord Chris Holmes sangat menekankan pengungkapan. Ia adalah anggota Konservatif di House of Lords Inggris dan pernah menjadi sponsor RUU privat tentang regulasi AI.
“Harus selalu jelas AI digunakan, seperti apa penggunaannya, untuk tujuan apa, dan bahwa persetujuan, kepercayaan, serta transparansi ada di dalamnya,” ucap Holmes.
Uni Eropa sudah menuntut sebagian hal tersebut. Sejak 2 Agustus 2026, Pasal 50 pada EU AI Act mewajibkan penyedia chatbot menginformasikan kepada masyarakat jika mereka sedang berinteraksi dengan sistem AI. Otoritas nasional dapat menegakkan aturan itu.
Perlu dicatat, AI Omnibus memang menunda tenggat aturan risiko tinggi hingga 2027 dan 2028, tapi tetap memberlakukan aturan transparansi ini.
Tetap saja, AI Act hanya mengatur soal pengungkapan, bukan pembayaran. Belum ada aturan di Uni Eropa atau AS yang secara spesifik memberitahu merchant cara memverifikasi manusia di balik agen yang membayar.
Sampai pembuat hukum mengisi celah ini, bank-bank diperkirakan akan tetap menutup akses bagi agen luar. Untuk saat ini, identitas agen AI berbasis ZK menjadi solusi utama menurut dewan: buktikan bahwa ada manusia yang bertanggung jawab, tanpa membuka data lain.

